Pernah nggak sih kalian jalan-jalan menyusuri jalanan kota, lalu mendongak ke atas dan melihat gulungan kabel yang bergelantungan semrawut dari tiang ke tiang? Pemandangan “mie ruwet” di udara ini memang sering banget bikin kita ngelus dada. Di satu sisi, kita sebagai warga menuntut koneksi yang stabil dan ngebut, tapi di sisi lain, infrastruktur fisik yang berantakan acap kali merusak keindahan tata kota dan mengancam keselamatan.
Menyadari dilema yang sering menjadi sorotan tajam masyarakat dan pemerintah daerah ini, teman-teman dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi atau yang lebih akrab disapa Jartatel akhirnya mengambil langkah proaktif. Mereka membuktikan bahwa komitmen untuk mempercepat digitalisasi nasional itu nggak cuma manis di bibir atau sebatas statement di atas kertas.
Baru-baru ini, asosiasi tersebut sukses merampungkan proyek aksi nyata berupa perapian Kabel Fiber Optic di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Menariknya, inisiatif bersih-bersih jalur tulang punggung jaringan ini dilakukan murni dari kantong para anggota asosiasi sendiri. Yap, langkah perapian kabel yang krusial ini sukses dieksekusi sebagai pijakan awal pembenahan kualitas jaringan telekomunikasi tanpa menyedot sepeser pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)!
Ketua Umum Jartatel, Raymond Hubertus, secara tegas menyampaikan bahwa asosiasi yang dipimpinnya punya komitmen penuh untuk mendukung digitalisasi pemerintah daerah melalui penataan fisik jaringan. “Kami selalu ingin berkolaborasi dengan pemerintah dalam perapian kabel serat optik demi terciptanya layanan internet yang cepat dan andal, tanpa mengganggu kenyamanan warga. Kami menyambut baik penataan kabel di Kota Bekasi, dan berharap dapat membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam merapikan dan menata kabel,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.
Aksi turun gunung di Bekasi ini diharapkan bisa menjadi role model. Ke depannya, Jartatel menargetkan adanya sebuah Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan para pelaku industri telekomunikasi. Kenapa sinergi ini penting? Karena di satu sisi tata kota harus tetap rapi, namun di sisi lain, iklim investasi dan keberlanjutan roda bisnis industri jaringan juga harus tetap terjaga tanpa dibebani regulasi yang mencekik.
Kalau kita bicara soal urusan tarik kabel, ujung-ujungnya pasti berdampak pada penyediaan Internet Cepat yang saat ini sudah menjadi urat nadi perekonomian, khususnya di sektor akar rumput. Raymond menekankan bahwa infrastruktur jaringan tidak bisa lagi dipisahkan dari napas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Coba bayangkan, sektor UMKM di Indonesia saat ini menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari abang jualan online di rumah, ibu-ibu reseller, sampai warung makan yang pakai metode pembayaran QRIS, semuanya sangat bergantung pada kestabilan sinyal Wi-Fi. Kalau jaringannya sering down atau loss gara-gara kabel fiber putus tersangkut truk atau dipotong sepihak karena dianggap merusak pemandangan, yang hancur ya putaran ekonomi warga sekitar.
Nah, buat para Pengusaha Internet skala lokal yang mungkin lagi pusing memikirkan tingginya biaya operasional untuk maintenance dan pemindahan tiang/kabel, Jartatel menyodorkan skema yang sangat masuk akal: pembentukan konsorsium.
Daripada setiap ISP (Internet Service Provider) membangun tiang sendiri-sendiri dan menanggung beban biaya penataan sendirian, sistem patungan lewat konsorsium antar-pelaku usaha dinilai jauh lebih efisien. Pola berbagi infrastruktur ( infrastructure sharing) ini diklaim mampu menekan biaya penataan menjadi sangat terjangkau. Ini adalah skema win-win solution yang sangat brilian. Bisnis tetap cuan, pemerintah daerah senang kotanya jadi cantik, dan pengusaha lokal malah secara tidak langsung didukung untuk terus membesarkan pasarnya di rumah sendiri.
Namun, agar eksekusi di lapangan bisa berjalan mulus tanpa ada yang merasa dirugikan, Jartatel mendesak pemerintah agar membuka keran komunikasi dua arah secara langsung dengan pihak provider. Penataan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara top-down atau main asal potong. Harus ada dialog intensif untuk membedah segala kendala teknis, administrasi, maupun komersial.
Langkah antisipatif dan kolaboratif ini menjadi semakin mendesak jika kita menengok target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 milik Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah menargetkan penetrasi fixed broadband melompat dari angka 21% (2025) menjadi 50% di tahun 2029, dengan cakupan jaringan kabel optik menembus 90% kecamatan di seluruh Indonesia.
Dengan target se-masif itu, bisa dipastikan ekspansi penarikan kabel ke rumah-rumah warga (Fiber to the Home/FTTH) akan meledak dalam beberapa tahun ke depan. Jika perapian infrastruktur dan regulasi tata letaknya tidak dibenahi secara serius dari sekarang, bisa dibayangkan bakal sesemrawut apa langit di perumahan kita nanti.
Bagaimana menurut kalian, Sobat Jaringan? Apakah kalian setuju kalau para pemain ISP lokal mulai membentuk konsorsium di daerah masing-masing demi menekan biaya maintenance tiang dan kabel? Mari kita diskusikan di kolom komentar!
sumber berita : https://neracaonline.com/2026/10/03/perapian-kabel-serat-optik-jartatel-dorong-kolaborasi-industri-dan-pemda-hingga-konsorsium/
